Menggapai Angkasa

Jelajahi Indahnya Negeri Pecahan Surga

Monday, 21 November 2016

SEJARAH MATARAM ISLAM HINGGA MONUMEN GIYANTI

Sejarah Kerajaan Mataram Islam

Sekitar abad-17 (1577-1681) dahulu, di Tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan Islam bernama Mataram. Kerajaan atau juga disebut sebagai Kasultanan Mataram ini pada awalnya merupakan wilahyah Kerajaan Pajang yang dihadiahkan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dengan pusat di Kotagede. 

Bendera Kasultanan Mataram

Kasultanan Mataram mulai merdeka pada masa Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra Ki Ageng Pemanahan yang wafat pada tahun 1584. Saat itu penerus Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawa yang merupakan pewaris Kasultanan Pajang menyerahkan tahta kekuasaan Kasultanan Pajang kepada Sutawijaya.

Ki Ageng Pemanahan

Tahun 1586 Sutawijaya berhasil membangun Kasultanan Mataram. Saat itu wilayah kekuasaannya meliputi Mataram, Kedu, hingga Banyumas. Pada saat Sutawijaya meninggal pada tahun 1601, wilayah Kasultanan Mataram meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur kecuali Blambangan, Bali, dan Panarukan. Wilayah kekuasaan Kasultanan Mataram juga meliputi pesisir Laut Jawa seperti Rembang, Demak, Pati, hingga Pekalongan. Kasultanan ini menganut sistem agraris dalam bidang perekonomiannya dengan hasil pertanian sebagai komoditas utama.

Sutawijaya / Panembahan Senopati


Masa Kejayaan Kasultanan Mataram

Kasultanan Mataram mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang yang naik tahta dengan nama Sultan Agung Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman. Pusat Kasultanan Mataram dipindahkan dari Kotagede ke wilayah Karta; 5 kilometer dari Kotagede pada masa pemerintahan Sultan Agung ini. Wilayah kekuasaan Kasultanan Mataram pada masa Sultan Agung meliputi Pulau Jawa dan Madura (Sekarang Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur). Tahun 1633 beliau juga membuat kalender Jawa-Islam. Sultan Agung juga memerangi Belanda dengan dua kali mengirim pasukan ke Batavia yaitu pada tahun 1628 dan 1629, meskipun berakhir dengan kegagalan.

Sultan Agung
Sumber: http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-mataram-islam.html


Kemunduran Kasultanan Mataram

Sayangnya setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Kasultanan Mataram mulai mengalami kemunduran. Putra Sultan Agung yang naik tahta setelahnya dengan gelar Amangkurat I kurang bijak dalam memerintah. Selain memindahkan pusat pemerintahan ke Plered (1647) dan mengganti gelar “Sultan” menjadi “Sunan” (berasal dari susuhunan atau Yang Dipertuan), kebijakan yang diambilnya begitu kontroversial di antaranya adalah menghapus lembaga-lembaga agama dan menjalin kerja sama dengan pihak Belanda yang merupakan musuh ayahnya.

Amangkurat I
Gaya pemerintahan Amangkurat I tersebut melahirkan pemberontakan. Pemberontakan terbesar dilakukan oleh Raden Kajoran yang dibantu oleh Raden Raden Anom; anak Amangkurat I dan Trunonjoyo. Tahun 1677 pemberontakan tersebut berhasil mengepung Plered, sementara Amangkurat I dan anaknya berhasil melarikan diri untuk meminta bantuan Belanda di Batavia. Akan tetapi dalam perjalanannya yaitu saat tiba di Tegalarum, Amangkurat I jatuh sakit dan meninggal sehingga dijuluki Sunan Tegalarum.

Amangkurat II yang menggantikannya segera melanjutkan perjalanan ke Batavia untuk meminta bantuan Belanda. Amangkurat II pun mendapat bantuan Belanda untuk menyerang pasukan pemberontak melalui penandatanganan perjanjian di Jepara yang mana Belanda meminta wilayah  pesisir utara Jawa mulai Kerawang sampai ujung timur dan upah berupa uang. Amangkurat II pun berhasil kembali menduduki tahta Kasultanan Mataram dan pusat pemerintahan lagi-lagi dipindah, kali ini ke daerah Kartasura (1680) karena keraton yang lama dianggap sudah tercemar.

Amangkurat II

Kondisi Kasultanan Mataram belumlah pulih. Setelah Amangkurat II meninggal pada tahun 1703, tahta diteruskan oleh putranya yaitu Sunan Mas (Amangkurat III). Berbeda dengan ayahnya yang patuh kepada Belanda, tidak dengan Amangkurat III sehingga Belanda pun mengangkat Paku Buwana I atau Pangeran Puger. Perang saudara memperebutkan tahta Kasultanan Mataram mulai meletus saat itu sehingga semakin melemahkan Kasultanan Mataram.


Akhir dari Kasultanan Mataram

Akhir dari Kasultanan Mataram terjadi pada tahun 13 Februari 1755 saat pemerintahan Paku Buwana III. Perpecahan yang terus terjadi dengan campur tangan Belanda membuat ditandatanganinya sebuah perjanjian yang mengakhiri era Kasultanan Mataram. 

Kasultanan Mataram yang Terpecah Belah

Perjanjian ini adalah Perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi 2; sebelah timur Sungai Opak (yang melintasi daerah Prambanan) menjadi kekuasaan penerus tahta Mataram yaitu Paku Buwana III dengan kedudukan di Surakarta.

Keraton Surakarta

Sedangkan sebelah barat Sungai Opak diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang naik dengan gelar “Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah” atau Sri Sultan Hamengku Buwana I dengan kedudukan di Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta

Isi Perjanjian Giyanti adalah sebagai berikut:

Pasal 1
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah di atas separo dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada dia dengan hak turun temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.
Pasal 2
Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada dibawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat Kasultanan.
Pasal 3
Sebelum Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada Kumpeni di tangan Gubernur.Intinya seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya.
Pasal 4
Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap berhenti atau berlanjutnya seorang patih karena segala keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda.
Pasal 5
Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang selama dalam peperangan memihak Kumpeni.
Pasal 6
Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran, yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu.
Pasal 9
Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan Kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.

Naskah Perjanjian Giyanti


Monumen Giyanti

Mungkin tidak banyak orang yang tahu akan Monumen Giyanti; lokasi tempat ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang selain mengakhiri era Kasultanan Mataram juga sebagai awal berdirinya Surakarta dan Yogyakarta. Memang sekarang lokasi sebagai tonggak terjadinya momen tersebut bukanlah tempat yang megah sehingga wajar saja apabila hanya ada sedikit orang yang tahu, bahkan bagi warga Surakarta atau Karanganyar yang dekat dengan Monumen Giyanti tersebut.

Monumen Perjanjian Giyanti

Monumen ini hanya berupa sebuah pohon beringin besar dengan pagar yang mengelilinginya bertuliskan “Perjanjian Gianti 13-2-1755.” Hanya ada dupa di bawah pohon beringin tersebut. Tidak ada pula kesan mewah atau mencolok dari monumen ini, bahkan apabila seseorang melewati jalan desa yang ada di depan monumen, orang tersebut tidak akan tahu jika di sana terdapat Monumen Giyanti.





Menuju Monumen Giyanti.

Sebenarnya letak Monumen Giyanti tidaklah terlalu jauh jika ditempuh dari pusat Kota Surakarta, akan tetapi untuk menemukannya akan cukup sulit terutama bagi yang belum pernah mengunjunginya. Hanya berjarak sekitar 18 kilometer dari Balai Kota Surakarta dan lama perjalanan sekitar 45 menit saja, perjalanan menuju Monumen Giyanti tentu akan mudah jika tahu tempatnya.
Jika ingin mengunjungi Monumen Giyanti, pertama-tama ialah mengambil rute yang sama dengan rute menuju WADUK LALUNG; yaitu menuju Jalan Raya Solo-Tawangmangu. Rinciannya sebagai berikut:

  • Rute yang harus diambil adalah melalui daerah Palur yang juga merupakan jalur utama menuju Jawa Timur.
  • Sesampainya di fly over Palur, ambil rute melewati fly over tersebut ke arah timur yang mana jika belok kiri atau utara adalah jalur utama menuju Jawa Timur.
  • Ikuti terus Jalan Raya Solo-Tawangmangu tersebut hingga sampai Kota Karanganyar.
  • Sesampainya di Kota Karanganyar, tetap ikuti jalan utama tersebut hingga nanti sampai Taman Pancasila di kanan (selatan) jalan.
 Peta I
  • Terus melaju ke arah timur melalui Jalan RM. Said dan Jalan Matesih, tetap melaju ke arah timur memasuki Jalan Alternatif Matesih; bukan lagi Jalan Utama Solo-Tawangmangu.
  • Perjalanan dilanjtkan dengan memasuki Jalan Karanganyar-Matesih, menuju arah selatan. Rute cukup membingungkan dari sini sehingga bantuan dari Goole Map akan sangat berguna. Akan tetapi tujuan utama bukanlah Monumen Giyanti karena tidak ada tempat tersebut di Google Map. Lokasi yang harus dicari adalah Masjid Al Irsyad di Jantiharjo, Karanganyar. Monumen Giyanti tepat di samping Masjid Al Irsyad tersebut.
Peta II

Referensi:

Daliman, a. Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan islam di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit ombak, 2012

Harun, M. Yahya. Kerajaan Islam Nusantara abad XVI dan XVII. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995
Muljana, Slamet. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007
Yusuf, Mundzirin, dkk. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Pinus, 2007
Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
Prof. a. Daliman, Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan islam di Indonesia.( Yogyakarta: Penerbit ombak, 2012), hlm.176-180
Drs. M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara abad XVI dan XVII. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995), hlm. 23-24
Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 70
Prof. dr. Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 226
Drs. M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara, hlm. 24-15
Mundzirin Yusuf, dkk, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Kelompok Penerbit Pinus, 2007), hlm.85-87
Prof. a. daliman, Islamisasi, hlm. 188-189
Prof. dr. slamet muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa, hlm. 226
Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, hlm. 74-75
Drs. M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara, hlm. 30-31
Prof. a. Daliman, Islamisasi, hlm. 190
 Drs. M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara, hlm. 30-31
Prof. a. Daliman, Islamisasi, hlm. 191-192
Drs. M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara, hlm. 28-29
Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, hlm. 77-80
Mundzirin Yusuf, dkk, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, hlm. 85-87

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda